Dailykaltim.co, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus meningkatkan validasi data. Hal itu disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu, 20 Agustus 2025.
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlinawati, Asisten Administrasi Umum Ahmad Suharto, Kepala BPN Bontang Heru Maulana, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Hanis Purwanto, serta jajaran kepala OPD, camat, dan lurah.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menekankan bahwa penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan langkah penting dalam mengubah transaksi tunai menjadi sistem non-tunai berbasis digital.
“Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga membuat pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) lebih efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan Kota Bontang,” ujar Agus Haris.
Ia memaparkan bahwa pada semester II tahun 2024, indeks ETPD Kota Bontang mencapai 93,2 persen dan sudah berada di level digital. Namun, ia menargetkan pencapaian dapat meningkat hingga 100 persen agar elektronifikasi transaksi berjalan lebih optimal.
“Saya minta untuk terus melakukan inovasi berbasis digitalisasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, serta konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi,” tegasnya.
Selain soal digitalisasi transaksi, forum ini juga membahas validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui pemodelan kota tiga dimensi. Agus Haris menilai teknologi ini bisa menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah.
“Penerapan peta model kota tiga dimensi ini akan menjadi instrumen penting dalam optimalisasi pajak daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, upaya ini akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap melalui kegiatan ini, kualitas layanan publik semakin inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bontang.
Kepala Bapenda Bontang, Syahruddin, melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperluas implementasi ETPD dan memaksimalkan potensi PAD dengan mengalihkan transaksi dari tunai ke non-tunai.
Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yakni Prof. Trias Aditya, Purnama Budi Santosa, Yulaikhah, Prof. Nurrohmat Widjayanti, serta Ruli Andaru. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Agus Taufik, turut hadir memberi perspektif dalam forum tersebut.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.