Dailykaltim.co, Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Acara ini dihelat di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Kamis (14/3/2024).
Rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari 500 undangan, terdiri dari kepala daerah mulai dari bupati, walikota, dan gubernur, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia.
Setelah acara selesai, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten PPU memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat, terutama dalam persiapan pengadaan ASN tahun 2024, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Langkah pemerintah pusat ini sangat positif karena memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten PPU, untuk menjadi ASN. Oleh karena itu, Pemda PPU mendukung langkah ini dengan sepenuh hati,” ujar Makmur Marbun.
Sementara itu, dalam sambutannya, MenPANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa peluang bagi masyarakat untuk menjadi ASN atau P3K sangat besar. Jika sebelumnya seleksi CPNS hanya dilakukan satu kali dalam setahun, mulai tahun 2024 ini akan dilakukan tiga kali dalam setahun, memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat atau instansi yang belum terpenuhi untuk dapat lulus.
Abdullah Azwar juga menyatakan bahwa seluruh tenaga honorer di Indonesia yang terdaftar dalam database akan dibereskan pada tahun ini. Oleh karena itu, dia meminta kepada bupati atau kepala daerah untuk mengalokasikan formasi khusus bagi mereka yang sudah terdaftar dalam database BKN pusat, yang jumlahnya sekitar 2,3 juta dan saat ini tersisa 1,7 juta tenaga honorer.
“Jumlah tersebut akan diselesaikan pada tahun 2024, paling lambat bulan Desember mendatang. Jika ada data yang tidak adil, silakan sampaikan kepada pemda masing-masing karena kami meminta surat pertanggungjawaban yang mutlak dari Bupati/Walikota terkait data yang diberikan kepada kami,” kata Abdullah Azwar.
Selain itu, Abdullah Azwar menambahkan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat juga akan membuka lebih dari 225 ribu formasi khusus untuk Ibukota Nusantara (IKN) di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Presiden menegaskan bahwa formasi ini untuk IKN dan sangat penting untuk perpindahan IKN secara berkelanjutan. Khusus untuk IKN, kami telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di sana,” tandasnya.
[RRI]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.