Dailykaltim.co, Penajam – Di tengah tekanan fiskal yang membatasi ruang gerak daerah, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memimpin Rapat Koordinasi bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor Bupati PPU, Kamis, 27 November 2025, untuk menegaskan arah kerja dan strategi prioritas pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Mudyat Noor mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih inovatif dan efisien. Ia menekankan bahwa penurunan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut setiap SKPD menghasilkan program yang konkret, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan rutinitas.
“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” tegas Mudyat Noor, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar.
Mudyat menjelaskan bahwa setiap SKPD harus memahami potensi sektor masing-masing dalam mendorong ekonomi masyarakat. Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata dipandang sebagai ruang tumbuh utama yang harus dioptimalkan.
Ia mencontohkan kerja sama strategis yang saat ini tengah berlangsung antara Pemkab PPU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Dari Dirjen Perikanan Tangkap, kita diberikan peluang hingga Rp22 miliar. Tinggal kita rumuskan titik-titik prioritas, jangan disia-siakan,” jelasnya.
Menurut Mudyat, persoalan mendasar sektor perikanan di PPU berada pada wilayah hulu, terutama ketersediaan es dan solar bagi nelayan. Hal itu memengaruhi nilai jual ikan, yang kerap tertekan karena nelayan terpaksa menjual sebelum tiba di Penajam.
“Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya,” tambahnya.
Sektor pertanian pun mendapat perhatian. Mudyat meminta dinas teknis menyiapkan pemetaan program prioritas agar dapat dihubungkan dengan skema pembiayaan kementerian, provinsi, maupun mitra usaha. Ia menekankan bahwa desa harus diarahkan menjadi pusat ekonomi produktif.
“Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan, dan usaha rakyat,” ujarnya.
Pemkab PPU juga mendorong percepatan digitalisasi desa melalui program Desapedia. Jika sedikitnya 30 desa memenuhi kriteria digital, PPU berpeluang menerima insentif hingga Rp20 miliar dari BPS.
Dari sisi tata kelola anggaran, Mudyat menegaskan adanya pembatasan ketat pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan program nonteknis yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Namun ia memastikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN tetap aman.
“Tidak ada pemotongan TPP, tapi tolong tunjukkan kinerja. Tidak ada alasan tidak bekerja hanya karena anggaran terbatas,” tegasnya.
Di penghujung rapat, Mudyat menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada tiga sektor utama: industri perikanan, industri pertanian dan peternakan, serta industri pariwisata berbasis lokal.
“Kita tidak akan bangun mall atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat. Ketika ekonomi masyarakat kuat, APBD kita kecil pun tidak jadi masalah,” tutupnya.
Rakor berjalan dinamis dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program teknis lintas SKPD sebagai bentuk komitmen percepatan pembangunan PPU di tengah tantangan fiskal.
[UHD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.