Dailykaltim.co, Penajam – Berkurangnya belanja pemerintah mulai memberi tekanan terhadap pergerakan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Besarnya ketergantungan aktivitas ekonomi daerah terhadap belanja pemerintah membuat penurunan anggaran ikut berpengaruh terhadap perputaran uang hingga daya beli masyarakat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab PPU, Hadi Saputro, mengatakan struktur perekonomian daerah selama ini masih banyak digerakkan oleh belanja pemerintah. Karena itu, ketika belanja pemerintah berkurang, dampaknya turut dirasakan berbagai sektor.
“Perkembangan ekonomi itu saat ini, ya, identiknya adalah dari belanja pemerintah. Nah, saat belanja pemerintah itu berkurang, pastilah ekonomi juga terpengaruh,” kata Hadi.
Menurutnya, aktivitas investasi dari sektor swasta masih berjalan. Namun, pengaruh belanja pemerintah terhadap perekonomian PPU dinilai masih cukup dominan.
“Walaupun memang dari sisi swasta, investasi dan lain-lainnya tetap berjalan normal, tapi tetap belanja pemerintah itu berpengaruh besar,” ujarnya.
Hadi memberikan gambaran, apabila belanja pemerintah sebelumnya berada pada kisaran Rp2,5 triliun dan kemudian turun menjadi sekitar Rp1,4 triliun, selisih tersebut akan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di daerah.
“Kenapa? Masih lebih dominan, ya. Sebab biasanya kalau belanja Rp2,5 triliun, ya kan, belanja yang dibelanjakan di kabupaten ini ya sebesar itu,” katanya.
“Nah, kalau sekarang belanja anggaplah Rp1,4 triliun, ya seperti itu. Kan penurunan itu mempengaruhi semua pergerakan pasar dan mempengaruhi daya beli,” sambungnya.
Menurut Hadi, dampak berkurangnya belanja pemerintah tidak berhenti pada aktivitas pemerintahan. Perputaran uang dari belanja tersebut memiliki rantai panjang hingga ke pelaku usaha kecil dan masyarakat.
Ia mencontohkan gaji pegawai pemerintah yang kemudian dibelanjakan di warung. Pemilik warung selanjutnya berbelanja ke toko, sementara toko mengambil barang dari distributor. Rantai tersebut membuat perubahan daya beli satu kelompok dapat berpengaruh terhadap kelompok lainnya.
“Kan gini, pemerintah menggaji pegawai, pegawai belanja ke warung. Warung ini belanja lagi ke toko, toko ini belanja lagi ke distributor, ada rantainya,” jelasnya.
Dampaknya bahkan dapat menjangkau tenaga kerja rumah tangga. Hadi menyebut ada kondisi ketika masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran akibat kemampuan ekonomi yang menurun.
“Nah, saat-saat ASN ini misalnya anggaplah punya pekerja, ART, yang tadinya mungkin gajinya berapa, dengan pasti ikut menurun. Bahkan ada yang memberhentikan, ada juga yang seperti itu. Pengaruhnya memang saling berkaitan,” katanya.
Rantai tersebut juga bersinggungan dengan sektor pertanian. Ketika pedagang kecil mengalami penurunan penjualan, pembelian produk dari petani ikut berpotensi berkurang.
“Dampak ekonomi sangat berpengaruh. Karena pegawai ke pedagang kecil, pedagang kecil beli dari petani,” ujarnya.
Menurut Hadi, kondisi petani akan semakin berat apabila hasil produksi tidak terserap. Sebab, pendapatan dari hasil pertanian dibutuhkan untuk membiayai musim tanam berikutnya.
“Petaninya kalau enggak bergerak juga dia enggak bisa beli pupuk, enggak bisa nanam lagi,” katanya.
Di sisi lain, Hadi mengakui investasi tetap masuk dan berjalan di PPU. Namun, investasi tersebut belum serta-merta membuat kesempatan kerja mudah diperoleh masyarakat.
“Memang ada investasi, tapi juga sulit kita mencari lowongan pekerjaan itu susah. Sehingga daya beli masyarakat itu, apalagi sekarang di kondisi yang tidak terdapat hari hujan,” ujarnya.
Kondisi kemarau kemudian menjadi tekanan tambahan bagi perekonomian masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.