Dailykaltim.co, Penajam – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur kawasan nelayan. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan sektor perikanan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Ade Rianto Embongbulan, mengatakan keberhasilan KNMP nantinya akan terlihat dari sejauh mana fasilitas yang disediakan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan.
“Jadi ceritanya dibangun kampung nelayan ini. Nelayannya seperti apa? Apakah memanfaatkan secara maksimal atau seperti apa?” kata Ade.
Menurutnya, pemanfaatan tersebut akan menjadi bagian penting dalam evaluasi program. Pemerintah ingin melihat apakah keberadaan KNMP mampu memberikan perubahan terhadap perekonomian masyarakat.
“Kalau kemudian dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan, setelah dievaluasi, ada peningkatan ekonomi masyarakat, nelayannya bertumbuh, berkembang, menjadi lebih sejahtera dan sebagainya. Itu akan diberikan tambahan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
PPU sendiri mendapatkan dua lokasi pembangunan KNMP tahap awal, masing-masing di Kelurahan Nenang dan Kelurahan Tanjung Tengah. Total anggaran pembangunan dua kawasan tersebut sekitar Rp16 miliar yang bersumber dari APBN.
Ade berharap anggaran tersebut menjadi tahap awal pengembangan kawasan. Apabila program berjalan baik, pemerintah daerah mengharapkan adanya tambahan fasilitas maupun infrastruktur dari pemerintah pusat pada tahun berikutnya.
“Secara total anggaran sekitar Rp16 miliar untuk dua lokasi. Tapi harapannya sih ini kan masih tahap awal. Secara berkesinambungan tahun depan, mudah-mudahan kita bisa ditambahkan fasilitas dan infrastruktur yang ada di dalam KNMP itu,” katanya.
Menurut Ade, sebagai program strategis nasional, pengembangan KNMP diharapkan berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait diharapkan tetap memberikan dukungan seiring perkembangan kawasan dan kelompok nelayan yang memanfaatkannya.
“Semua sumber anggaran APBN dan apabila merupakan program strategis nasional, diharapkan bertumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, memberikan manfaat bagi nelayan tentunya, dan perkembangannya tetap akan menjadi titik support dari Kementerian,” jelasnya.
Dari sisi pemerintah daerah, peran tidak berhenti pada penyediaan lahan. Pemkab juga perlu menyiapkan data masyarakat yang akan menggunakan dan menerima manfaat program sekaligus mendukung pembinaan kelompok nelayan.
“Kalau secara perencanaan kan ini program strategis nasional, jadi kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam hal ini menyiapkan lahan, menyiapkan data. Siapa sih yang akan menggunakan, siapa yang akan mendapatkan manfaat, dan iklim perkembangan pembinaan nelayan itu seperti apa,” ujar Ade.
Sementara infrastruktur, fasilitas hingga kemungkinan dukungan bantuan kepada nelayan berada pada ranah pemerintah pusat.
“Nah, ini semua yang kita siapkan. Adapun infrastruktur, kemudian fasilitas, nanti mungkin ada dapat bantuan tahunan kepada nelayan dan segala macam. Itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat,” katanya.
Ade mengatakan orientasi program tersebut juga sejalan dengan agenda ketahanan pangan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Fokusnya pasti ke ketahanan pangan, karena runtut kayak dari pusat, provinsi dan kabupaten. Visi-misi Pak Bupati juga salah satunya adalah menunjang ketahanan pangan. Termasuk dengan kelompok-kelompok nelayan,” tandasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.