Dailykaltim.co, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam memperluas akses energi bersih melalui pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Jargas Rumah Tangga yang dipimpin langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (12/9/25).
Rapat tersebut menjadi langkah Pemerintah Bontang dalam pelaksanaan program strategis nasional sektor energi yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Hadir perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tim Badan Migas Energi (BME), jajaran Pemerintah Kota Bontang, hingga camat dan lurah dari 14 kelurahan sasaran.
Dalam sambutannya, Neni mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian ESDM atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan. Program jargas ini bukan hanya menghadirkan energi bersih dan ramah lingkungan, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Sejak 2008 hingga 2018, Bontang telah membangun 18.436 sambungan rumah (SR) jargas melalui APBN dan APBD. Tahun ini, kota tersebut kembali mendapat alokasi 10.553 SR. Dengan tambahan tersebut, total sambungan yang tersedia hampir mencapai 29.000 SR dari estimasi kebutuhan 35.000 SR.
“Ini berarti masih ada sekitar 10.000 sambungan lagi yang perlu kita perjuangkan agar seluruh warga Bontang bisa menikmati manfaat jargas,” jelas Neni.
Yunando, perwakilan Kementerian ESDM, menyampaikan bahwa Bontang masuk dalam Paket 4 pembangunan jargas bersama Kabupaten Demak dan Kabupaten Tanah Tidung, dengan total 26.137 SR. Dari jumlah itu, Bontang memperoleh porsi terbesar, yakni 10.553 SR.
“Penting untuk diketahui bahwa program ini sepenuhnya gratis untuk masyarakat. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun. Jika ditemukan pihak yang meminta pembayaran, kami minta masyarakat segera melaporkannya ke pihak berwenang,” tegas Yunando.
Pembangunan fasilitas utama seperti regulating station (RS) dan stasiun pengendali akan menggunakan lahan milik Pemerintah Kota Bontang. Pekerjaan fisik direncanakan berlangsung Oktober–Desember 2025, kemudian dilanjutkan tahap penyelesaian hingga Mei 2026. Sejumlah tahapan awal, termasuk survei lapangan dan penandatanganan MoU, telah dilaksanakan.
Penetapan 14 kelurahan sebagai wilayah sasaran dipilih berdasarkan kriteria teknis dan kepadatan penduduk untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan jaringan gas.
Menutup rapat, Neni meminta perangkat daerah, camat, dan lurah aktif menyosialisasikan program ini kepada masyarakat.
“Kita ingin program ini sukses. Maka dari itu, seluruh elemen pemerintah daerah harus bergotong royong. Ini adalah kerja besar yang manfaatnya akan dinikmati langsung oleh rakyat kita,” pungkasnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube