Dailykaltim.co, Bontang – Pemerintah Kota Bontang mempercepat strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dengan mengintegrasikan peran pelaku usaha dan UMKM melalui Forum Kemitraan Ekonomi Lokal. Upaya ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi lintas sektoral yang dipimpin Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris di Kantor Wali Kota Bontang, Rabu, 25 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, Agus Haris menegaskan urgensi pembentukan Tim Kemitraan Ekonomi Lokal serta penyusunan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan investasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bontang Lestari. Ia menyebut kawasan industri harus dikembangkan secara terarah dan terukur, terutama mengingat telah tersedia lahan seluas sekitar 300 hektare untuk pengembangan sektor industri di kawasan tersebut.
Wakil Wali Kota memaparkan bahwa setidaknya terdapat 17 sektor unggulan yang menjadi prioritas investasi di KPI Bontang Lestari, antara lain: pergudangan, pelabuhan, pabrik pengolahan limbah B3, pengolahan garam, penyulingan air laut, pengalengan ikan, pengolahan rumput laut, pabrik isotank, pemrosesan biodiesel, gliserin, sabun dan detergen, pembuatan kaca, baking soda, pengolahan jeruk, industri penunjang pelabuhan, pengemasan produk industri, serta penyimpanan dan distribusi bahan baku.
Ia menekankan bahwa tanpa payung hukum yang jelas, dikhawatirkan pengelola kawasan akan mengembangkan jenis industri di luar sektor yang telah ditetapkan.
“Perda ini akan menjadi payung hukum agar pengembangan kawasan industri tidak menyimpang dari arah pembangunan daerah. Perda ini juga memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak pada masyarakat lokal,” ujarnya.
Sebagai bagian dari ekosistem tersebut, Pemkot juga memperkuat keterhubungan antara perusahaan dan UMKM lokal melalui forum kemitraan ekonomi. Forum ini dirancang menjadi jembatan antara kebutuhan industri dengan kapasitas UMKM lokal, agar ke depan perusahaan dapat menggunakan produk-produk lokal dalam rantai produksi mereka.
Agus Haris juga menekankan pentingnya klasifikasi dan pemetaan terhadap UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), agar kolaborasi bisa dilakukan secara tepat sasaran. Ia juga mendorong perusahaan untuk mengalihkan fokus program CSR dari pembangunan fisik ke penguatan ekonomi rakyat, termasuk dukungan terhadap pendirian inkubator bisnis.
Sebagai langkah konkret, Pemkot merancang pembentukan Inkubator Bisnis Daerah sebagai wadah pembinaan UMKM secara terstruktur. Agus Haris menilai model inkubasi harus dirancang dengan sistem pendampingan terukur.
“Kita butuh sistem Inkubator UMKM, layaknya perawatan bayi prematur, ada pendampingan, ada target, ada kemandirian. Enam bulan hingga dua tahun cukup untuk menentukan apakah usaha itu bisa berdiri sendiri,” tegasnya.
“Inkubator bisnis menjadi semacam rumah tumbuh bagi UMKM. Dalam 6 bulan hingga 2 tahun, kita harapkan mereka terus bisa naik kelas, mandiri, dan tidak tergantung terus pada bantuan,” ucapnya.
Rencana strategis ini diperkuat dengan penetapan Masterplan Investasi Kota Bontang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dokumen tersebut akan dituangkan dalam regulasi resmi sebagai pedoman pembangunan ekonomi jangka panjang, mencakup arah pengembangan kawasan, peluang industri, proyeksi ekonomi, hingga data teknis bagi investor.
Dengan skema regulasi yang jelas dan forum kemitraan yang terstruktur, Pemerintah Kota Bontang menargetkan KPI Bontang Lestari sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi baru yang tak lagi bertumpu pada sektor migas semata, melainkan membuka peluang besar dari sektor nonmigas yang inklusif dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala DPMPTSP Muhammad Aspiannur, Kepala Dinas PUPR Much Cholis Edy Prabowo, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Mikhael Edy Salamba, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.