Dailykaltim.co, Penajam – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dengan pendekatan yang menyeluruh.
DP3AP2KB PPU secara aktif memfasilitasi advokasi kebijakan serta pendampingan kepada lembaga-lembaga yang memberikan layanan khusus bagi perempuan di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten PPU, Jumaisyah, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan perlunya sinergi kuat antara lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah dengan dukungan pemerintah pusat.
“Kerjasama antara pemerintah dan organisasi wanita menjadi kunci dalam memaksimalkan dampak program-program pemberdayaan perempuan,” ujar Jumaisyah.
Acara ini juga diikuti oleh Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Dr. Lip Ilham, melalui Zoom. Dr. Lip Ilham menyoroti pentingnya kebijakan yang memperkuat inklusi gender, terutama dalam bidang politik dan hukum, sebagai upaya menciptakan perubahan besar yang lebih menyeluruh.
“Pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga harus diperjuangkan di ranah politik dan hukum agar tercipta perubahan yang signifikan,” tuturnya.
Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten PPU, Nurbayah, menegaskan bahwa advokasi kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses perempuan PPU terhadap layanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.
“Kita harus memastikan bahwa semua lembaga penyedia layanan ini berjalan optimal dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan,” ungkap Nurbayah.
Ia juga menjelaskan bahwa pendampingan ini termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga terkait agar dapat melayani dengan profesional dan responsif.
Lebih lanjut, Nurbayah menegaskan bahwa pendampingan akan terus dilanjutkan demi memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi wanita, dan kementerian diharapkan dapat memperkuat jaringan advokasi di PPU, serta membentuk landasan kokoh menuju kesetaraan gender di seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan adanya dukungan dari Kementerian PPPA dan organisasi lokal seperti GOW, kita harap perempuan di PPU semakin mampu berperan aktif dalam pembangunan, baik di tingkat keluarga, komunitas, hingga ranah yang lebih luas seperti politik dan ekonomi,” tutup Nurbayah, menegaskan komitmen untuk melanjutkan advokasi dan pendampingan hingga mencapai hasil yang optimal.
[RRI | ADV DP3AP2KB PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.