Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Selasa, 11 November 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU ini dihadiri Sekretaris Daerah PPU Tohar, Kepala Dinas KUKMPerindag Margono Hadi Sutanto, Kasdim 0913 PPU Mayor Arm Antha Hi Jusuf, serta para camat, kepala desa, dan lurah se-kabupaten.
Dalam arahannya, Sekda Tohar menekankan pentingnya penyamaan persepsi antarinstansi untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih.
“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi. Kebijakan nasionalnya sudah jelas, yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mengoperasionalkan kebijakan itu di lapangan,” ujar Tohar.
Ia menyebut, Pemkab PPU sebelumnya telah membentuk 54 koperasi merah putih di tingkat desa dan kelurahan. Fokus kini diarahkan pada percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur penunjang. Tohar juga meminta para camat segera mengidentifikasi desa atau kelurahan yang siap menyediakan lahan untuk pembangunan gerai koperasi.
“Tidak semua wilayah punya lahan siap bangun. Maka jika ada desa atau kelurahan yang tidak memiliki lahan, segera laporkan. Kami akan minta Bidang Aset turun untuk melihat apakah ada lahan milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas KUKMPerindag Margono Hadi Sutanto menjelaskan bahwa percepatan pembangunan koperasi merah putih merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan ketahanan pangan melalui koperasi modern berbasis gotong royong.
“Dinas KUKMPerindag memiliki tugas melakukan pendampingan pembangunan fisik gerai, melakukan perikatan kerja sama dengan pihak BUMN pelaksana, serta menetapkan standar gerai dan pergudangan koperasi merah putih,” jelas Margono.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan juga melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, serta BKAD, yang memiliki peran strategis masing-masing. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program nasional ini berjalan serentak dan tepat sasaran.
Dalam laporannya, Kasdim 0913 PPU Mayor Arm Antha Hi Jusuf menyebut hingga 11 November 2025 sudah ada 12 desa dan kelurahan yang memulai pembangunan tahap pertama, sebagian telah masuk tahap pemasangan pondasi. Sementara itu, tahap kedua mencakup 11 desa dan kelurahan yang kini dalam proses identifikasi lahan dan desain bangunan.
“Babinsa di masing-masing wilayah sudah bergerak bersama pemerintah desa untuk memastikan kesiapan tapak dan progres di lapangan. Ada yang tahap identifikasi, ada yang sedang clearing, dan ada yang sudah mulai membangun,” terang Antha Jusuf.
Menutup rakor, Sekda Tohar menegaskan bahwa koperasi merah putih bukan sekadar proyek fisik, tetapi gerakan nasional pemberdayaan ekonomi rakyat dari desa untuk Indonesia. Ia juga menyebut Pemkab PPU membuka peluang pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai koperasi, guna mempercepat realisasi tanpa menunggu pengadaan lahan baru.
“Melalui sinergi pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, kita ingin koperasi merah putih benar-benar menjadi simbol kemandirian ekonomi rakyat,” pungkasnya.
[UHD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.