Dailykaltim.co – Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi dan belum meratanya hasil pertumbuhan nasional saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan sektor produktif, serta pengelolaan sumber daya alam yang dinilai harus lebih berpihak pada kepentingan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat. Ia menyebut sebagian besar rakyat Indonesia tidak menginginkan kehidupan mewah, melainkan pekerjaan layak, rumah yang baik, pendidikan, serta layanan kesehatan yang memadai.
“Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, memberi susu untuk anak-anaknya, punya rumah layak, dan melihat anak-anaknya sekolah dengan sehat,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun hasilnya belum sepenuhnya memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan sumber daya nasional melalui berbagai program prioritas.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah kelautan dan perikanan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan. Pada 2026, sebanyak 1.386 desa nelayan ditargetkan mulai diresmikan di berbagai wilayah.
Program tersebut mencakup pembangunan fasilitas pembuat es batu, ruang pendingin hasil tangkapan ikan, hingga SPBU khusus nelayan.
“Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu dan fasilitas pendingin. Nelayan kita harus diberdayakan karena mereka berada di ujung terdepan penguasaan laut kita,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan terhadap sektor UMKM dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan turut menjadi bagian dari fokus kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan potensi ekonomi nasional yang ditopang ekspor komoditas strategis. Ia menyebut ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada 2025 mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun.
Sementara itu, ekspor batu bara disebut mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp510 triliun. Adapun ekspor ferro-alloy menghasilkan devisa sekitar 16 miliar dolar AS atau setara Rp272 triliun.
Meski memiliki potensi ekonomi besar, Prabowo menilai penerimaan negara Indonesia masih relatif rendah dibanding sejumlah negara lain. Berdasarkan data IMF yang dipaparkan, rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia berada di kisaran 11–12 persen.
Presiden juga menyinggung kondisi kelas menengah yang dinilai belum mengalami penguatan di tengah pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya bertanya kepada semua pihak, bagaimana bisa ekonomi tumbuh 35 persen tetapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat,” ujar Presiden.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan struktural dalam pengelolaan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah berencana memperkuat reformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.