Dailykaltim.co — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama libur dan cuti bersama Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 (Nataru), termasuk sepanjang libur sekolah semester ganjil 2025/2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 8 Tahun 2025, yang memberi kepastian operasional, sekaligus menjaga rantai distribusi pangan lokal agar tidak terputus pada periode akhir tahun—momentum dengan tingkat konsumsi rumah tangga tertinggi.
Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan operasional program tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga pada efisiensi logistik yang berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi di lapangan. “Pelayanan MBG pada periode libur dan cuti bersama Natal dan Tahun Baru serta libur sekolah semester ganjil tahun pelajaran 2025/2026 tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, serta akuntabilitas,” kata Kepala BGN.
BGN menerapkan skema layanan opsional bagi peserta didik sekolah, hasil kesepakatan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah. Meski opsional, pemerintah menegaskan tidak ada konsekuensi administratif bagi siswa yang sedang berlibur atau tidak terjangkau distribusi.
“Untuk anak sekolah sifatnya menjadi opsional. Bagi yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis atau juga ada yang pergi berlibur, tidak masalah. Tapi bagi yang membutuhkan kita tetap layani. SPPG wajib melakukan koordinasi untuk menanyakan kesediaan pihak sekolah dalam memfasilitasi distribusi saat libur,” katanya.
Skema ini dirancang agar biaya distribusi dapat ditekan, terutama di wilayah dengan tantangan geografis, sehingga anggaran operasional bisa dialihkan ke penguatan volume layanan dan perputaran ekonomi pangan daerah.
Berbeda dengan layanan siswa, distribusi bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) tetap berjalan penuh dan berkelanjutan melalui posyandu atau titik kumpul yang disepakati SPPG, kader, dan pemerintah wilayah. Pola distribusi berbasis hub ini menjaga biaya logistik lebih efisien, sekaligus memperkuat peran titik layanan sebagai ruang perputaran komoditas pangan lokal, termasuk melibatkan pelaku UMKM di sekitar titik distribusi.
Untuk menekan ongkos operasional di masa libur, BGN mengesahkan skema bundling paket maksimal tiga hari dalam sekali distribusi.
“Mempertimbangkan hak libur PIC sekolah dan kader, SPPG diperbolehkan melakukan penggabungan jadwal distribusi makanan (bundling) untuk kebutuhan beberapa hari sekaligus, maksimal 3 hari dalam satu kali pemberian,” kata Dadan.
Pendekatan ini dinilai efektif mengurangi frekuensi pengantaran, meminimalkan antrean, dan menghemat biaya transportasi, terutama untuk SPPG di kawasan dengan sebaran penerima manfaat yang berjauhan.
Dalam SE tersebut, BGN juga menawarkan tiga skema distribusi bagi peserta didik untuk menjaga efisiensi anggaran. Pertama, pengantaran ke sekolah dalam bentuk paket makanan siap makan yang diolah dan dikemas langsung oleh SPPG.
“Paket makanan kemasan MBG adalah makanan siap makan Program MBG yang diolah dan dilakukan pengemasan di SPPG. Misalnya, dikemas dalam wadah atau pouch atau box oleh SPPG dengan tetap menerapkan SOP keamanan pangan dan kaidah pemenuhan gizi seimbang, bukan makanan kemasan dalam arti produk pabrikan ultra-processed food (UPF) yang dijadikan menu utama,” jelasnya.
Skema ini mendorong belanja bahan baku di tingkat lokal, karena produksi dan pengemasan dilakukan langsung di unit layanan gizi, bukan disuplai dari produk pabrikan skala besar.
Kedua, pengambilan terjadwal di SPPG (take away) dengan verifikasi identitas, diatur bertahap untuk menekan kerumunan, sekaligus mengurangi ongkos distribusi last-mile. BGN menetapkan jadwal pengambilan dua kali seminggu, yakni Senin dan Kamis pukul 08.00–12.00. Ketiga, delivery melalui hub terjadwal di titik RT/RW atau fasilitas publik yang disepakati, berlaku di hari efektif di luar libur nasional. Ketiga skema ini menegaskan strategi BGN: menjaga permintaan pangan program tetap tinggi, tetapi dengan biaya logistik serendah mungkin, sehingga program menjadi penggerak konsumsi yang efisien bagi ekonomi pangan daerah.
BGN mewajibkan setiap SPPG melakukan pendataan, verifikasi, dokumentasi serah-terima, dan edukasi singkat terkait penyimpanan serta konsumsi paket bundling. Kewajiban ini bukan hanya untuk akuntabilitas layanan, tetapi juga untuk memastikan biaya kerusakan pangan (food loss) bisa ditekan, sehingga komoditas yang dibeli dari produsen lokal tidak terbuang dan tetap terserap optimal oleh penerima manfaat.
Dengan pendekatan ini, BGN menargetkan program MBG berjalan hemat biaya, menjaga permintaan pangan lokal tetap tinggi, dan memastikan perputaran ekonomi di titik distribusi tetap hidup sepanjang libur akhir tahun. Kebijakan ini juga memperlihatkan arah prioritas: keberlanjutan layanan dan efisiensi ekonomi program, sambil tetap menghormati hak libur petugas lapangan, tanpa keberpihakan narasi pada kelompok tertentu.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.