Dailykaltim.co, Kubar – Pencegahan pernikahan dini menjadi isu penting yang diangkat melalui kegiatan Talkshow bersama Forum Anak dengan tema “Semua Ada Waktunya, Stop Pernikahan Dini”. Acara ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mengajak seluruh pihak, mulai dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat, bekerja sama dalam menanggulangi persoalan ini secara menyeluruh.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dr. Sukwanto, Bupati Kutai Barat FX Yapan mengapresiasi inisiatif ini. Ia berharap kegiatan ini mampu memberikan wawasan kepada peserta, terutama para remaja, tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan sosial.
“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman generasi muda di Tanaa Purai Ngeriman, agar mereka mampu memahami konsekuensi pernikahan dini dan menjadi generasi yang unggul,” ungkapnya.
Bupati menjelaskan bahwa salah satu visi utama Kabupaten Kutai Barat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan. Namun, visi ini bisa terhambat oleh tingginya angka pernikahan dini, yang memiliki dampak serius seperti gangguan kesehatan reproduksi, stunting, serta ancaman produktivitas generasi muda.
“Kasus pernikahan dini dapat menghambat pembangunan kualitas remaja dan produktivitas pemuda kita,” ujarnya.
UU Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan ini, menurut Bupati, harus menjadi perhatian bersama karena pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada pendidikan dan ekonomi. Pernikahan dini sering kali menjadi penyebab putus sekolah, yang kemudian berdampak pada kemiskinan dan ketidakstabilan rumah tangga.
“Dengan psikis yang belum stabil dan beban ekonomi, pasangan muda rentan menghadapi konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, bahkan penelantaran anak,” tambahnya.
Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mencegah pernikahan dini. Ia mendorong Forum Anak untuk berperan aktif sebagai pelopor dan pelapor terkait isu-isu anak, serta menjadi motor penggerak perubahan. Selain itu, pemerintah terus mendukung kebijakan, program, dan sumber daya yang bertujuan mengurangi angka pernikahan dini.
Instansi kesehatan seperti puskesmas diminta meningkatkan edukasi dan konseling kepada masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Di sisi lain, lembaga pendidikan diimbau untuk lebih gencar memberikan informasi kepada siswa mengenai bahaya pergaulan bebas dan pentingnya pendidikan seks sejak dini.
Bupati juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak, memberikan informasi yang benar tentang risiko pernikahan dini, dan mendukung pendidikan mereka. Kepada generasi muda, ia berpesan agar fokus pada pendidikan dan menghindari pernikahan dini yang dapat membawa risiko kesehatan, mental, dan keberlangsungan pernikahan itu sendiri.
“Usia muda adalah waktu terbaik untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Jadilah generasi produktif yang membanggakan bagi Kutai Barat,” tutupnya.
Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini semakin meningkat, sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah dan bangsa.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.