Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang sampai ke masyarakat dengan harga jauh lebih tinggi ketika dijual kembali secara eceran. Pemkab mulai merancang penataan agar manfaat subsidi benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab PPU, Hadi Saputro, mengatakan biaya BBM menjadi salah satu komponen yang turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Hadi, harga BBM subsidi memang masih berada pada harga yang telah ditetapkan pemerintah. Persoalan muncul ketika BBM tersebut telah sampai pada tingkat pengecer.
“Nah, sekarang memang dari sisi pemerintah harga BBM subsidi itu Rp10.000, ya, tetap. Tapi yang kenaikan non-subsidi naik terus nih,” kata Hadi.
Ia kemudian mempertanyakan sejauh mana subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Pasalnya, ia menyebut Pertalite di tingkat eceran dapat dijual pada kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per liter.
“Nah, persoalannya sekarang subsidi ini siapa yang menikmati subsidi? Yang disubsidi bahkan harga BBM subsidi itu di angka sekarang dijual di eceran Rp14.000-Rp15.000. Itu yang Pertalite. Sudah hampir kayak non-subsidi,” ujarnya.
Kondisi serupa, menurut Hadi, terjadi pada solar. Harga di tingkat tertentu disebut bahkan dapat mencapai Rp19 ribu hingga Rp20 ribu.
“Bahkan untuk yang solar sampai, ya, luar biasa. Ada yang Rp19.000, Rp20.000, itu faktanya,” katanya.
Besarnya selisih harga tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena subsidi pada dasarnya diberikan agar kelompok masyarakat tertentu dapat memperoleh BBM dengan harga yang lebih terjangkau.
Pemkab PPU, kata Hadi, mulai merancang langkah untuk mengurangi persoalan tersebut sekaligus memastikan distribusi BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
“Nah, memang kita coba membuat rencana untuk mengatur bagaimana ini bisa dikurangi. Supaya harga ini subsidi benar-benar yang diterima sudah tepat sasaran,” jelasnya.
Persoalan harga BBM juga dinilai memiliki efek berantai terhadap aktivitas ekonomi. Biaya bahan bakar berkaitan dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang hingga biaya produksi berbagai sektor.
Hadi sebelumnya menggambarkan kondisi ekonomi PPU saat ini juga menghadapi tekanan dari berkurangnya belanja pemerintah dan melemahnya daya beli. Kenaikan biaya yang harus ditanggung masyarakat berpotensi semakin menambah tekanan tersebut.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.