Dailykaltim.co – Pertemuan antara para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) di Kuala Lumpur, Malaysia, membuka babak baru keterlibatan Indonesia dalam pengarusutamaan nilai-nilai HAM di kawasan. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam forum tersebut menegaskan bahwa promosi HAM tidak boleh berhenti pada tataran wacana dan janji politik.
“Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam aksi nyata,” ujar Menlu Sugiono, yang untuk pertama kalinya berinteraksi langsung dengan AICHR, Senin (8/7/2025).
Ia menekankan bahwa AICHR harus lebih gesit dan tanggap terhadap berbagai isu HAM yang genting, mulai dari perlindungan kelompok rentan, dampak krisis lingkungan, hingga praktik perdagangan manusia yang masih marak di wilayah ASEAN. Bagi Indonesia, isu-isu ini tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas bidang yang terkoordinasi dan terukur.
“HAM bukan sekadar norma, tetapi fondasi bagi kawasan yang damai, adil, dan inklusif,” tegas Sugiono.
Indonesia juga mendorong AICHR untuk tidak diam ketika menghadapi standar ganda dalam isu HAM di ranah global. Secara khusus, Menlu Sugiono menyinggung perlunya keberanian AICHR dalam menyuarakan ketidakadilan internasional, termasuk terhadap situasi di Palestina.
“AICHR harus berani menolak standar ganda HAM, termasuk dalam kasus Palestina,” katanya.
Beberapa capaian konkret turut diapresiasi oleh Indonesia, antara lain pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue serta peluncuran ASEAN Guidelines on the Implementation of the Non-Punishment Principle for Protection of Victims of Trafficking in Persons. Menurut Sugiono, inisiatif tersebut bukan hanya menunjukkan langkah maju dalam tata kelola HAM di kawasan, tetapi juga memperkuat nilai keadilan dan proteksi bagi korban perdagangan manusia.
Menutup pernyataannya, Menlu RI menyerukan pentingnya penguatan kelembagaan AICHR ke depan, agar mandatnya lebih berdampak dan memiliki legitimasi kuat di tengah dinamika pembangunan kawasan. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan HAM disebutnya sebagai kunci bagi ASEAN yang inklusif dan berkeadilan.
Di sisi lain, Wakil Indonesia di AICHR, Anita A. Wahid, turut menegaskan posisi aktif Indonesia dalam membumikan prinsip-prinsip HAM di ASEAN. Ia mengungkapkan bahwa saat ini AICHR tengah menyusun dua deklarasi baru, masing-masing terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak atas pembangunan serta perdamaian.
Dalam pertemuan itu pula, Laporan Tahunan AICHR 2025 resmi disampaikan untuk dicatat dalam agenda AMM ke-58. Selama periode Juli 2024 hingga Juni 2025, AICHR mencatat pelaksanaan 16 program lintas isu. Indonesia tercatat sebagai negara paling aktif dengan enam kegiatan, yang mencakup isu hak sipil-politik, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan.
[PRD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.