Dailykaltim.co, Balikpapan – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-16 Masa Sidang II Tahun 2024 berlangsung pada Senin (19/8/2024) di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, hadir untuk mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Sabaruddin Panrecalle, dengan agenda utama Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas nota penjelasan Wali Kota terkait Raperda Perubahan APBD tahun 2024.
Sabaruddin mengungkapkan bahwa dari berbagai pandangan umum yang disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD, isu banjir menjadi perhatian utama.
“DPRD mendukung pengalokasian anggaran besar untuk penanganan banjir, selama sejalan dengan kegiatan yang direncanakan,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa ada beberapa hal yang belum tuntas, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Balikpapan.
“Secara keseluruhan, fokus utama fraksi adalah penanganan banjir, pendidikan, dan kesehatan—tiga isu ini yang selalu menjadi perhatian dan sorotan,” jelasnya.
Setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi, Muhaimin menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah memberikan jawaban dari wali kota.
“Jawaban ini akan lebih menekankan pada postur APBD Perubahan yang sudah dijelaskan oleh pak wali pada Jumat (16/8) lalu,” ujarnya.
Muhaimin mengakui bahwa banyak pertanyaan terkait defisit anggaran dan kegiatan super prioritas.
“Kami berharap semua program dapat dilaksanakan sesuai harapan,” tambahnya.
Ia juga menguraikan bahwa ada beberapa program prioritas yang bersifat wajib, termasuk tambahan gaji dan kegiatan lain yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai RPJMD kepala daerah.
Terkait masalah banjir, Muhaimin mengakui bahwa masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan karena membutuhkan perbaikan dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengendalian banjir di DAS Ampal.
“Kami berharap proses ini terus berjalan dan progresnya terlihat. Dari hulu ke hilir, penanganan ini akan melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti pengerjaan drainase, bozem, dan lainnya,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam nota penjelasannya, Wali Kota Rahmad Mas’ud mengungkapkan bahwa kapasitas keuangan mengalami beberapa perubahan. SILPA APBD tahun 2023 hasil audit BPK sebesar Rp 536 miliar.
Diketahui, penganggaran APBD 2024 telah menetapkan SILPA sebesar Rp 328 miliar.
“Maka SILPA APBD tahun 2023 yang masih dapat digunakan pada APBD P 2024 adalah sebesar Rp 207 miliar,” sebutnya.
Dana sebesar Rp 207 miliar ini dialokasikan untuk belanja prioritas, belanja wajib, dan belanja infrastruktur dengan total kebutuhan Rp 347 miliar. Sementara defisit sebesar Rp 141 miliar akan ditutup dengan peningkatan PAD sebesar Rp 60 miliar, pemanfaatan dana kurang salur dari DBH sebesar Rp 45 miliar, dan rasionalisasi penyertaan modal pada Bankaltimtara, PTMB, dan Perumda Manuntung Sukses sebesar Rp 36 miliar.
“Dengan demikian, postur APBD Perubahan 2024 meningkat dari PAD murni Rp 3,8 triliun menjadi Rp 3,9 triliun, atau naik 2,6 persen. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp 4,18 triliun menjadi Rp 4,53 triliun,” pungkasnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.