Oleh Alvian Rivaldi Sutisna.
Keluarga adalah ruang setiap insan mendapatkan penerimaan dengan kehangatan tanpa syarat. Di dalam keluarga, setiap kesalahan akan dimaklumi, bagaimanapun keseharian dirangkul dengan empati, dan ikatan emosional terjalin begitu kuat sehingga tidak mungkin memberhentikan anggota keluarga hanya karena sebuah kesalahan. Namun, ketika konsep kekeluargaan ini dipindahkan secara nyata ke dunia kerja, batas antara profesionalisme dan hubungan personal sering menjadi gamang. Kalimat “Kita adalah keluarga” yang kerap muncul dari berbagai persona sering bertransformasi menjadi jebakan emosional. Doktrin ini bukan membawa kehangatan yang produktif, melainkan menurunkan produktivitas dan membiarkan pekerjaan larut dalam stagnasi, bahkan kemunduran.
Kelemahan paling menonjol dari penerapan konsep kekeluargaan di ruang kerja adalah hilangnya objektivitas dan akuntabilitas. Dalam ranah profesional, keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada ketercapaian target, kejelasan tanggung jawab, dan indikator kinerja yang harus terpenuhi secara konsisten. Ketika sebuah tim mengambil pola pikir keluarga, norma sosial yang berlaku bergeser dari pencapaian tujuan menjadi budaya pemakluman. Teguran atas tenggat waktu yang terlewat atau kualitas kerja yang menurun kerap dianggap sebagai serangan personal yang merusak keharmonisan hubungan. Akibatnya, pimpinan merasa bersalah untuk menegur bawahan dan rekan kerja enggan memberikan umpan balik yang jujur demi menghindari konflik. Rekan kerja yang performanya mesti dievaluasi meluncur bebas, dilindungi atas nama persaudaraan, sementara kualitas serta hasil kerja organisasi dibiarkan tanpa konsekuensi yang jelas.
Lebih jauh lagi, budaya pemakluman ini melahirkan beban kerja yang tidak seimbang. Ketika salah satu anggota tim gagal menyelesaikan kewajibannya, alasan “Saling membantu sesama anggota keluarga” kerap dijadikan pembenaran untuk melimpahkan beban tersebut kepada anggota lain yang lebih berkompeten dan membiarkan pemberi tambahan pekerjaan tersebut lepas tanpa ada peneguran, padahal sudah mendapatkan tunjangan atas jabatannya. Praktik semacam ini menciptakan ilusi bahwa sejatinya merupakan bentuk dedikasi yang luhur. Pada kenyataannya, pekerjaan utama dari karyawan yang berkinerja baik justru sering terabaikan karena energi dan waktu mereka habis digunakan untuk menyelesaikan problem orang lain.
Akan tetapi, satu sisi yang sangat menarik untuk dibahas adalah bagaimana turunan bentuk profesionalisme dalam pekerjaan menuntut timbal balik yang sebanding dari pihak perusahaan. Ketika perusahaan menuntut profesionalitas dari karyawannya, perusahaan harus mampu mengambil konsekuensi untuk mewujudkan hak karyawan berdasarkan indikator yang telah dibuat secara konkret. Sebagai contoh, ketika bicara mengenai loyalitas dan dedikasi, maka kemampuan perusahaan untuk mengalkulasi insentif atau kompensasi tambahan bagi karyawan harus diperjelas sejak awal agar tidak terjadi budaya saling menuntut berikutnya.
Jika segala hal berlandaskan profesionalitas, setiap perusahaan berkewajiban menyusun indikator sedetail mungkin untuk seluruh keperluan target kerja yang ingin dicapai. Dengan standar yang detail dan transparan, semua pihak akan memiliki pemahaman yang sama, yakni karyawan mendapatkan hak serta apresiasi sesuai dengan yang mereka kerjakan, sementara perusahaan mampu mengukur pencapaian berdasarkan tujuan yang telah dirancang. Jika tujuan tersebut pada akhirnya tidak tercapai, perusahaan berhak mengambil segala bentuk tindakan atau konsekuensi tegas yang harus diterima oleh karyawan tanpa adanya faktor subjektif. Dengan begitu, seluruh urusan pekerjaan dapat berjalan rapi sesuai dengan rambu-rambu yang telah disepakati.
Penting untuk dipahami bahwa penerapan profesionalisme yang ketat sama sekali tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau merugikan rekan kerja. Setiap teguran, evaluasi, dan tindakan atas target yang tidak terpenuhi merupakan bagian dari kesepakatan rasional, bukan lagi ranah pemakluman “persaudaraan”. Seandainya seorang karyawan sedang berada dalam suasana hati yang tidak tenang sehingga pekerjaannya menjadi tertunda, hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan konsekuensi pribadinya, kecuali jika ia memang sedang mengambil hak cuti secara resmi.
Prinsip ini berlaku dua arah dan saling menguntungkan. Ketika seorang karyawan sedang menjalankan masa cuti, perusahaan sama sekali tidak berhak mengintervensi atau mencolek urusan pekerjaan karena cuti adalah hak mutlak karyawan. Itulah wujud nyata dari keuntungan bersama yang lahir dari tema besar profesionalisme, perlu adanya batasan yang tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Layaknya ajaran dalam agama, setiap kebaikan yang dilakukan akan membuahkan kebaikan, begitu pula sebaliknya. Kesepakatan yang lahir bersama menghasilkan keuntungan sama, bukan yang memaklumi inkompetensi bergaji besar. Bentuk ketidaksinkronan. Dalam ranah profesionalisme yang dibangun secara ketat, risiko utama yang mungkin muncul adalah suasana kerja yang terasa lebih kaku. Setiap hari kerja dan jam kerja benar-benar diciptakan khusus untuk fokus bekerja. Bukankah demikian? Di luar jam dan hari kerja kita tetap bisa menciptakan suasana kekeluargaan bersama, sekalipun itu dilakukan bersama rekan kerja.
Konsep ini justru menjadi wujud konsensus yang sangat apik. Di mana para pekerja menempatkan posisi sebagai mitra kerja profesional (partner) selama hari kerja berlangsung, dan sebaliknya, dapat bertransformasi menjadi keluarga hangat ketika seluruh pekerjaan telah sama-sama tuntas diselesaikan. Dengan memisahkan kedua ranah ini, pimpinan dapat menghilangkan rasa tidak enak hati untuk menegur, menagih hasil kerja, atau bahkan memberikan Surat Peringatan (SP) sekalipun jika memang terjadi masalah. Tidak ada lagi pemakluman yang berlebihan atas dasar rekam jejak kinerja di masa lampau, apalagi hanya berdasarkan kedekatan personal. Semuanya wajib berjalan objektif berpatokan pada Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
Pada akhirnya, mengabaikan pekerjaan demi sekadar menjaga perasaan bukanlah bentuk empati yang sehat. Sebagai ilustrasi, hubungan kerja yang ideal adalah sebuah kesebelasan sepak bola, yakni sebuah kelompok yang didasari oleh kekompakan, empati, dan kepedulian antarlini, namun tetap pada sisi kejelasan peran, mengikuti arahan pelatih, serta komitmen penuh terhadap hasil akhir. Tidak bisa memberikan perannya ke pemain lain karena akan terjadi tumpang tindih dan kecemburuan sosial. Hanya dengan memisahkan ikatan emosional kekeluargaan dari tanggung jawab profesional, sebuah organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang tetap menghargai manusianya sekaligus menyelesaikan seluruh pekerjaannya secara tuntas dan sesuai dengan konsep yang ditetapkan.
*) Tanggung jawab atas opini ini sepenuhnya ada pada penulis sebagaimana tercantum, dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan redaksi DailyKaltim.co.