Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pelaksanaan Gerakan Pasar Murah dan Pangan Murah triwulan keempat menyasar wilayah rawan pangan. Kegiatan tersebut diminta tidak hanya digelar di lokasi yang mudah dijangkau penyelenggara, tetapi harus mendekat kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Arahan itu disampaikan Sekda PPU, Tohar, usai kegiatan Rangkaian Sinergi dan Kolaborasi Penanggulangan Karhutla dan Inflasi Daerah bersama Bank Indonesia di Kantor Bupati PPU, Kamis (8/10/2026).
“Kemudian yang ketiga, launching untuk Gerakan Pasar Murah dan Pangan Murah triwulan keempat. Saya tadi instruksikan, gunakan instrumen dokumen neraca kerawanan pangan kita,” ujar Tohar.
Tohar mengatakan, perangkat teknis ketahanan pangan perlu berkoordinasi intens dengan Bulog. Koordinasi tersebut penting agar pelaksanaan pasar murah benar-benar tepat sasaran.
“Jadi harapan kita nanti teman-teman di teknis ketahanan pangan ini intens konsolidasi dengan Bulog,” katanya.
Menurutnya, lokasi pasar murah tidak boleh hanya ditentukan berdasarkan kemudahan penyelenggara. Pemerintah harus memakai peta kerawanan pangan sebagai dasar, sehingga wilayah yang paling membutuhkan dapat dijangkau.
“Titik atau spot pelaksanaan Gerakan Pasar Murah atau pasar murah jangan hanya di tempat-tempat yang mudah. Tetapi gunakan instrumen peta kerawanan pangan. Itu kan ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau,” jelasnya.
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan wilayah rentan terhadap kerawanan pangan.
Badan Pangan Nasional menjelaskan, FSVA disusun untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan mendukung pencegahan serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, termasuk sebagai dasar intervensi di pusat maupun daerah.
Tohar menegaskan, wilayah yang masuk kategori merah harus menjadi prioritas. Pemerintah yang harus mendekatkan layanan, bukan masyarakat yang dibebani datang jauh ke lokasi pasar murah.
“Yang merah, titiknya di mana pun itu, kita yang mendekatkan. Jangan mereka yang turun ke lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk mengurangi biaya operasional masyarakat. Jika warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk datang ke pasar murah, manfaat program bisa berkurang.
“Supaya apa? Biaya operasional mereka untuk turun ini bisa kita (kurangi),” katanya.
Badan Pangan Nasional juga menyebut FSVA dan Indeks Ketahanan Pangan digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan program ketahanan pangan lintas sektor.
Tohar mengatakan, Gerakan Pasar Murah triwulan keempat belum dimulai karena kegiatan tersebut baru diluncurkan. Namun, pemerintah daerah siap bersinergi jika pelaksana teknis membutuhkan dukungan.
“Triwulan keempat belum dimulai, ini baru launching. Nanti (terkait pelaksanaannya) mereka meminta sinergi dari pemerintah daerah. Kami katakan siap saja,” jelasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.