Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat pengendalian inflasi daerah masih menghadapi tekanan dari kelompok makanan dan minuman. Selain itu, kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian karena warga tidak hanya membutuhkan air untuk minum, tetapi juga untuk mandi dan mencuci.
Hal itu disampaikan Sekda PPU, Tohar, usai kegiatan Rangkaian Sinergi dan Kolaborasi Penanggulangan Karhutla dan Inflasi Daerah bersama Bank Indonesia di Kantor Bupati PPU, Kamis (8/10/2026) lalu.
“Kemudian yang terkait inflasi, ini rutin kalau inflasi. Persoalannya sekarang, inflasi kita di Kabupaten Penajam Paser Utara masih dikontribusi kelompok makanan dan minuman,” ujar Tohar.
Badan Pusat Statistik (BPS) PPU mencatat, pada Mei 2026 terjadi inflasi year on year di Kabupaten PPU sebesar 2,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 111,59. Data tersebut menunjukkan inflasi daerah tetap menjadi indikator yang perlu dipantau secara berkala.
Tohar mengatakan, pada pembahasan sebelumnya, kelompok minuman masih bisa dibaca sebagai konsumsi minuman kemasan. Namun, kondisi terbaru menunjukkan kebutuhan air bersih juga ikut menjadi beban rumah tangga.
“Kalau kemarin-kemarin ketika kita (membahas) air baku, masih minuman, itu artinya konsumsi minuman kemasan,” katanya.
Menurut Tohar, persoalan saat ini lebih luas. Air bersih tidak hanya dibeli untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga kebutuhan dasar lain seperti mandi dan mencuci.
“Sekarang kelompok makanan dan minuman, minumannya plus air minum yang betul-betul air bersih kita,” jelasnya.
“Jadi air bersih yang harus dibeli ini bukan hanya sekadar untuk air minum, tapi untuk mandi dan cuci sekarang,” lanjutnya.
Dalam kerangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia menekankan bahwa inflasi rendah dan stabil menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, BI juga mencatat inflasi dapat dipengaruhi faktor kejutan dari sisi penawaran, sehingga pengendaliannya memerlukan koordinasi pemerintah dan BI melalui kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral.
Tohar menilai, kebutuhan air bersih yang harus dibeli masyarakat dapat memperberat pengendalian inflasi. Apalagi jika penyebabnya berkaitan dengan faktor alam yang sulit dijangkau sepenuhnya oleh kebijakan pemerintah daerah.
“Ini akan menjadi beban kita, makin berat untuk pengendalian inflasi. Ini menjadi catatan penting kita. Ini yang kita tidak bisa menjangkau manakala memang terkait dengan faktor alam,” ujarnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.