Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, usai kegiatan Rangkaian Sinergi dan Kolaborasi Penanggulangan Karhutla dan Inflasi Daerah bersama Bank Indonesia di Kantor Bupati PPU, Kamis (8/10/2026).
Tohar mengatakan, kerja sama pemerintah daerah dengan Bank Indonesia tidak lagi bisa dilihat semata-mata dalam ruang moneter. Menurutnya, peran BI kini semakin luas dan banyak bersinggungan dengan urusan pemerintah daerah.
“Jadi konteksnya ini sebetulnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia secara core business kelembagaannya sesungguhnya hanya moneter. Moneter itu kan nilai uang, peredaran uang, suku bunga,” ujar Tohar.
Secara kelembagaan, Bank Indonesia memang memiliki fungsi utama di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks inflasi, BI juga menjelaskan bahwa koordinasi pengendalian inflasi dilakukan bersama pemerintah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tohar menyebut, mandat negara terhadap BI kini semakin berkembang. Dalam praktik di daerah, BI tidak hanya berbicara soal nilai uang, peredaran uang, dan suku bunga, tetapi juga ikut hadir dalam isu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Tapi bahkan sekarang mandat negara itu banyak. Mengurusi inflasi, pertumbuhan ekonomi, (dan bidang lainnya) juga. Jadi prismatik,” katanya.
Menurut Tohar, irisan antara pemerintah daerah dan BI terlihat dari sejumlah program yang dijalankan bersama. Dalam kegiatan tersebut, beberapa isu dibahas, mulai dari Tani Camp, bantuan buku, Gerakan Pasar Murah, hingga kondisi inflasi daerah.
“Makanya saya katakan, di luar moneter, tugas pokok dan fungsi kelembagaan Bank Indonesia mulai dari pusat sampai daerah itu beririsan dengan kita,” jelasnya.
Ia mengatakan, irisan tersebut membuat sinergi antarlembaga menjadi penting. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan multipihak, terutama dalam menghadapi persoalan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Maka tadi ada beberapa isu, ada beberapa tema terkait dengan kegiatan yang baru saja kita laksanakan,” ujarnya.
Di tingkat nasional, pemerintah dan Bank Indonesia juga memperkuat sinergi pengendalian inflasi 2026 melalui koordinasi TPIP dan TPID, termasuk lewat penguatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera sebagai kelanjutan dari GNPIP.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.