Dailykaltim.co, Penajam – Krisis air baku mulai meluas di Kabupaten Penajam Paser Utara. Unit pelayanan Sotek berhenti beroperasi selama lima bulan, pasokan di Babulu berada dalam kondisi kritis, sedangkan produksi air di Waru menyusut hampir separuh. Pemerintah daerah kini berpacu memperbesar tampungan air sebelum musim hujan berakhir.
Jajaran Pemerintah Kabupaten PPU meninjau embung di Kelurahan Lawe-Lawe, Senin, 2 November 2026. Peninjauan melibatkan Perusda Air Minum Danum Taka, Pertamina, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta unsur pimpinan DPRD PPU.
Lokasi yang ditinjau berada di lahan milik Pertamina seluas kurang lebih 200 hektare yang dipinjam-pakaikan. Dari keseluruhan kawasan tersebut, penanganan darurat difokuskan pada embung seluas 17 hektare.
Direktur Perusda Air Minum Danum Taka Abdul Rasyid mengatakan langkah itu disiapkan untuk merespons kekeringan sekaligus mengantisipasi kemungkinan kemarau berkepanjangan. Informasi cuaca dari Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjadi salah satu rujukan dalam menyusun langkah penanganan.
“Hari ini kami menginisiasi peninjauan ini untuk memberikan penjelasan sekaligus menangkap informasi dari BRIN dan BMKG. Kita akan mendapatkan curah hujan lumayan besar pada periode November ini sampai dengan Februari 2027. Setelah itu, kita akan kembali dihantam kemarau panjang mulai Maret sampai triwulan pertama tahun 2028, yang diprediksi jauh lebih parah dibanding saat ini,” ujar Abdul Rasyid.
Menurut Abdul Rasyid, kondisi sumber air baku di sejumlah wilayah telah menunjukkan penurunan. Unit Sotek disebut mengering dan tidak dapat beroperasi selama lima bulan, sementara ketersediaan air untuk wilayah Babulu memasuki kondisi kritis.
Produksi Unit Waru juga dilaporkan berkurang hampir 50 persen. Pada saat bersamaan, debit Sungai Lawe-Lawe yang selama ini menjadi salah satu sumber air baku turut menyusut akibat kemarau.
Abdul Rasyid juga menyampaikan proyeksi mengenai peningkatan intensitas fenomena iklim hingga 2028. Namun, angka yang disebutkannya mengenai persentase kenaikan suhu permukaan laut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari lembaga berwenang agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami indikator iklim.
Sebagai langkah antisipasi, Perusda Air Minum Danum Taka mengupayakan pendalaman embung seluas 17 hektare hingga mencapai kedalaman sekitar empat meter. Pekerjaan pengerukan telah dimulai dengan dukungan alat dari Dinas PUPR PPU.
Pertamina juga memberikan bantuan dana operasional bahan bakar sebesar Rp350 juta. Meski demikian, Abdul Rasyid menyebut biaya pekerjaan selama dua bulan terakhir masih ditanggung Perusda Air Minum Danum Taka.
“Harapan kami, sembari menunggu pembahasan anggaran di DPRD dan pemerintah, pembiayaan ini dapat dibantu dari semua sumber, terutama dari pemerintah. Kami juga mengundang pihak DPRD agar memberikan dukungan penuh, sebab banyak masyarakat yang mempertanyakan kondisi air bersih kita,” tambahnya.
Embung tersebut dirancang menjadi tempat penampungan air selama musim hujan. Dengan luas 17 hektare, kedalaman empat meter, dan kapasitas pemompaan 100 liter per detik, cadangan air diperkirakan dapat digunakan hingga delapan bulan.
Perkiraan tersebut masih bergantung pada volume air yang berhasil ditampung, tingkat kebocoran dan penguapan, kapasitas pengolahan, serta kebutuhan pelanggan. Karena itu, kemampuan embung memasok air selama delapan bulan belum dapat dipastikan sebelum pengerukan selesai dan volume efektif tampungan dihitung.
Waktu pengerjaan menjadi salah satu tantangan. Perusda Air Minum Danum Taka memperkirakan hanya memiliki waktu sekitar empat bulan untuk memperdalam embung dan memaksimalkan penangkapan air selama musim hujan.
Jika pekerjaan tidak diselesaikan dalam periode tersebut, risiko kekurangan air pada musim kemarau berikutnya dinilai semakin besar. Abdul Rasyid menyebut sebagian masyarakat saat ini bahkan harus mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu setiap dua hari untuk membeli air tandon.
Ia menegaskan usulan tambahan anggaran tidak diarahkan sebagai penyertaan modal kepada Perusda Air Minum Danum Taka. Anggaran diharapkan dialokasikan melalui Dinas PUPR, khususnya bidang pengairan, karena pekerjaan tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar air bersih di ibu kota kabupaten.
Perusda Air Minum Danum Taka disebut tidak menerima penyertaan modal selama lima tahun terakhir. Kondisi itu membuat perusahaan memiliki ruang pembiayaan terbatas untuk menangani pengerukan dan penguatan sumber air baku dalam skala besar.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU Hadi Saputro mengatakan pemerintah daerah masih mengkaji beberapa pilihan untuk menjaga pasokan air. Salah satunya melalui sistem interkoneksi jaringan perpipaan.
“Kemarin suplai dari Petung yang dihasilkan dari Lawe-Lawe dibackup dari Waru melalui sistem interkoneksi pipa terusan yang kami coba pada Januari dan Februari lalu. Untuk wilayah Penajam sendiri, ada banyak usulan alternatif seperti Embung Lawe-Lawe, Embung PVC, dan lainnya. Apapun itu, secara teknis jika bisa kita kelola akan kita kelola, meski biaya treatment-nya tidak murah,” ungkap Hadi Saputro.
Pemerintah daerah ingin memanfaatkan musim hujan selama empat hingga lima bulan ke depan untuk memperbesar kapasitas tampungan. Pendalaman embung diharapkan membuat air hujan tidak langsung terbuang dan dapat digunakan ketika debit sumber air kembali turun.
Namun, setiap alternatif masih memerlukan pengujian teknis. Selain volume air, pemerintah harus memperhitungkan kualitas air baku, kebutuhan pengolahan, jaringan distribusi, biaya operasional, serta kemampuan sumber tersebut memasok pelanggan secara berkelanjutan.
Dukungan anggaran juga menjadi penentu kelanjutan proyek. Pemerintah daerah berharap DPRD memberikan persetujuan agar pengerjaan dapat dilakukan sebelum memasuki periode kemarau berikutnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU Muhammad Bijak Ilhamdani mengatakan keluhan mengenai air bersih telah disampaikan masyarakat setiap hari. Selain pasokan yang terhenti, warga juga dibebani biaya pembelian air tandon dan harus menunggu antrean pengiriman.
“Sebagai representasi masyarakat, setiap hari kami menerima keluhan warga terkait air yang mati serta beban biaya pembelian air tandon yang mencapai Rp150 ribu per tandon dengan sistem antrean. Menyimak proyeksi kondisi ke depan yang jauh lebih parah, tentu tidak ada pilihan dan tawar-menawar bagi pemerintah dan DPRD,” tegas Muhammad Bijak.
Bijak mengatakan persoalan tersebut akan dibicarakan bersama seluruh unsur legislatif. DPRD akan membahas kemungkinan dukungan anggaran terhadap program penanganan darurat yang dijalankan Dinas PUPR.
Pengalokasian dana melalui APBD Perubahan dinilai sulit dilakukan karena waktu pembahasan yang sempit. Karena itu, pendanaan proyek diproyeksikan masuk dalam pembahasan APBD Murni 2027.
“Tentu dengan catatan, mengingat kondisi fiskal daerah kita yang tidak begitu baik untuk tahun 2027, penanganan ini harus berjalan seefektif dan seefisien mungkin,” pungkasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.