Dailykaltim.co, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menerima penghargaan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Penghargaan itu diberikan atas dukungan Pemerintah Kabupaten PPU terhadap kelancaran operasi hulu migas, keselamatan jalur pipa, serta pengembangan lapangan migas di wilayahnya.
Penghargaan diserahkan dalam Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 2026 di Hotel Pullman Bandung, Jawa Barat, Rabu, 28 Oktober 2026. Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta menyerahkan penghargaan kepada Mudyat dan sejumlah kepala daerah di wilayah kerja Kalsul, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Mudyat mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab PPU untuk menjaga komunikasi dengan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. Koordinasi itu diperlukan untuk mendukung kelancaran operasi, mitigasi persoalan di lapangan, serta keselamatan infrastruktur migas.
“Terima kasih kepada SKK Migas. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kegiatan usaha hulu migas yang aman dan berkelanjutan,” kata Mudyat Noor usai menerima penghargaan ini.
Ia berharap keberadaan kegiatan hulu migas tidak semata mendukung kebutuhan energi nasional, tetapi juga memberi manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Program pemberdayaan masyarakat, keselamatan, serta pengembangan wilayah operasi menjadi bagian yang perlu diperhatikan bersama.
“Kami berharap kerja sama ini terus berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek keselamatan, pengembangan wilayah operasi, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat, berbagai tantangan di lapangan dapat ditangani bersama,” tambahnya.
Eka Bhayu Setta mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi SKK Migas terhadap kepala daerah yang mendukung kegiatan hulu migas di Kalimantan dan Sulawesi. Ia meminta KKKS tetap menjaga keterbukaan informasi dan merespons persoalan yang muncul di wilayah operasinya secara serius.
Menurut Eka, kelancaran usaha hulu migas membutuhkan peran pemerintah daerah, industri, dan masyarakat. Dukungan tersebut penting, terutama dalam menjaga keberlanjutan kegiatan operasi dan hubungan dengan warga di sekitar wilayah kerja.
Dalam forum yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, dan pelaku industri. Ia juga menyinggung pentingnya transparansi kegiatan migas dan penerimaan daerah agar masyarakat serta pemerintah daerah memperoleh informasi yang memadai.
“Kami berharap pengembangan industri migas tidak hanya berfokus pada kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri turunan, seperti petrokimia dan oleokimia, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di Kalimantan dan Sulawesi,” tandasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
