Dailykaltim.co, Penajam – Pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos) turut mendorong peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melibatkan berbagai unsur pemerintahan, termasuk TNI dan Polri, untuk memperluas pelayanan aktivasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut.
Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, mengatakan kebutuhan aktivasi IKD berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran mandiri dalam program perlindungan sosial. Karena itu, kegiatan pelayanan juga menyasar agen-agen yang bertugas di tingkat desa dan kelurahan.
“Memang saat ini kami sedang gencar-gencarnya ke desa, kelurahan, dan kecamatan, memenuhi undangan dari desa dan kelurahan. Karena ada kaitannya dengan Dukcapil, Dinas Sosial, dan perlindungan sosial (Perlinsos),” ujar Waluyo.
Menurutnya, aktivasi IKD menjadi salah satu kebutuhan dalam mekanisme pendaftaran mandiri yang sedang didorong melalui program tersebut.
“Di situ masyarakat diwajibkan melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), karena untuk pendaftaran secara mandiri. Agen-agen yang ada di desa dan kelurahan juga harus melakukan aktivasi IKD,” jelasnya.
Waluyo menerangkan, perluasan aktivasi sebenarnya telah dilakukan sejak awal pelaksanaan IKD. Pada tahap pertama, Disdukcapil memprioritaskan pelayanan kepada aparatur di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten PPU.
Seluruh kantor OPD telah didatangi untuk memberikan pelayanan aktivasi kepada pegawai. Meski sebagian besar telah mengikuti kegiatan tersebut, masih terdapat kemungkinan aparatur yang belum melakukan aktivasi.
“Alhamdulillah, pada awal pelaksanaan IKD, yang pertama kami datangi itu OPD-OPD (organisasi perangkat daerah). Semua OPD sudah kami datangi. Sebagian besar sudah melakukan aktivasi, walaupun mungkin masih ada yang belum,” katanya.
Pelayanan kemudian diperluas kepada instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, termasuk kepolisian dan TNI. Menurut Waluyo, keterlibatan unsur tersebut berkaitan dengan peran personel di lapangan dalam mendukung pelaksanaan program sesuai arahan instansi masing-masing.
“Bahkan sampai saat ini Polres dan Kodim juga kami datangi. Karena semuanya terlibat langsung dalam program Perlinsos, sesuai arahan dari atasan masing-masing,” ungkapnya.
Selain aparatur pemerintah, pelayanan aktivasi juga menyasar agen perlindungan sosial, Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
“Makanya kami kadang diundang ke Polres untuk melakukan aktivasi IKD. Termasuk agen-agen perlindungan sosial, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, semuanya terlibat,” tutupnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.