Dailykaltim.co, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan optimisme mengenai percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dengan target serapan minimal 95 persen pada akhir tahun. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, setelah mengikuti Zoom Meeting percepatan APBD 2025 yang diikuti pemerintah daerah seluruh Indonesia. Di Kutim, pertemuan berlangsung di Ruang Zoom Bappeda, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Senin (17/11/2025).
Dalam penjelasannya, Mahyunadi menyampaikan kembali arahan Kementerian Dalam Negeri agar percepatan realisasi anggaran segera dioptimalkan di semua daerah.
“kita dapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat realisasi. Walaupun fakta-faktanya kita sekarang baru terserap sekitar 45 persen masih ada sekitar 55 persen yang belum terserap dari pemerintah kita di tahun 2025 ini. Tapi kita optimis karena ini secara serentak semuanya proyek berjalan, kita optimis anggarannya kita akan terserap di setiap tahun minimal 95 persen. Jadi tidak ada masalah,” ujar Mahyunadi.
Ia memastikan seluruh kegiatan yang telah disahkan, termasuk yang berasal dari APBD Perubahan, sudah berjalan dan menjadi bagian dari prioritas Pemkab.
“Semua yang sudah disahkan itu telah berjalan secara serentak. Insyaallah semua terserap, semua yang prioritas, semua yang sudah disahkan dari APD Perubahan itu semuanya prioritas dan pasti terserap, insyaallah,” tegasnya.
Plt Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, menambahkan bahwa pemantauan pemerintah pusat menempatkan Kutim dalam kategori aman terkait tingkat penyerapan anggaran.
“Dari pemerintah pusat memantau tingkat penyerapan seluruh kabupaten kota dan provinsi Se Indonesia. Secara terang-terangan tadi masing-masing menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi. Dan sesuai yang disampaikan oleh Wabup, bahwa Kabupaten Kutai Timur tampaknya tidak ada masalah. Berarti di dalam penyerapan anggaran tahun 2025 itu kita optimis bisa tercapai di atas 85 persen,” ungkapnya.
Noviari juga menyoroti kegiatan tahun sebelumnya yang mengalami keterlambatan. Menurutnya, hal tersebut tetap menjadi pertimbangan dalam perencanaan, termasuk upaya menghindari penambahan utang pada 2025 seiring dengan adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
“Dan sedangkan kita di tahun 2025 itu menghindari adanya utang lagi gitu. Harapan kedepannya. Karena kita di tahun 2026 kita juga ada penyesuaian TKD. Ada transfer ke daerah yang harus kita sesuaikan. Tentunya kita melaksanakan pembangunan dengan proporsional, dengan proporsional tentunya dengan yang prioritas,” pungkasnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.