Dailykaltim.co, Kaltim – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Pendopo Odah Etam, Samarinda, pada Senin, 5 Mei 2025. Musrenbang ini dihadiri oleh Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, serta sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk anggota DPR, DPRD, Forkopimda Kaltim, dan perwakilan pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa RPJMD yang sedang disusun merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.” Fokus utama pembangunan, menurutnya, akan diarahkan pada empat prioritas: pendidikan, kesehatan, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan Kaltim tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan,” kata Rudy.
Program unggulan seperti Gratis Pol, yang menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis, serta Gas Pol, yang fokus pada percepatan pembangunan sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan, menjadi sorotan utama. Program ini mencakup penyediaan pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, dan internet desa, di samping dukungan administratif untuk tempat tinggal dan perjalanan ibadah lintas agama.
RPJMD Kaltim 2025-2029 disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), mengingat posisi strategis Kaltim dalam mendukung pembangunan nasional. Gubernur Rudy juga menggarisbawahi pentingnya hilirisasi industri, pengembangan pertanian modern, dan ekonomi hijau sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) seperti batu bara dan migas.
“Kaltim harus segera mengurangi ketergantungan terhadap SDA dan siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur,” ungkapnya.
Gubernur berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan kabupaten/kota dapat menghasilkan program yang sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya terkait dengan Asta Cita Presiden. Penetapan RPJMD dijadwalkan pada Agustus 2025, sementara RKPD 2026 harus diselesaikan paling lambat akhir Juni 2025, dan akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD 2026.
“Kaltim adalah rumah besar kita bersama. Kesuksesan pembangunan bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” ajak Rudy.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.