Dailykaltim.co – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) menggelar Temu Manajemen Fasilitas Pelabuhan Indonesia 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat penerapan International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) di pelabuhan nasional.
Dalam siaran resminya, Selasa, 30 September 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan pentingnya konsistensi Indonesia dalam penerapan ISPS Code.
“Indonesia sebagai negara anggota IMO sekaligus negara dengan jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka, harus berperan aktif dalam menjaga keamanan pelayaran. Hingga Agustus 2025, dari 2.611 fasilitas pelabuhan di Indonesia baru 457 yang menerapkan ISPS Code. Angka ini harus terus kita tingkatkan secara konsisten dengan dukungan teknologi terbaru dan inovasi,” ujar Dirjen Masyhud.
Ia menekankan perlunya percepatan, pembinaan, dan penguatan implementasi standar keamanan pelabuhan sesuai ketentuan internasional. Menurutnya, keberhasilan penerapan ISPS Code akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.
“Kapal asing menilai kepatuhan kita sebagai bentuk jaminan pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim. Karena itu, penerapan ISPS Code tidak boleh jalan di tempat, melainkan terus berkembang sesuai dinamika global,” tegasnya.
Masyhud juga memberikan apresiasi kepada jajaran KPLP dan para auditor yang telah konsisten selama 21 tahun mengawal penerapan standar keamanan tersebut.
“Kolaborasi antara Syahbandar sebagai koordinator Port Security Committee dengan pihak manajemen fasilitas pelabuhan menunjukkan kesigapan kita menghadapi tantangan keamanan maritim, baik nasional maupun internasional,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur KPLP, Capt. Hendri Ginting, menyoroti dinamika ancaman keamanan pelabuhan yang kian kompleks. Menurutnya, selain masalah kompetensi personel dan peralatan, kini muncul tantangan baru berupa serangan siber dan penggunaan drone.
“Sekitar 15 tahun lalu tantangan kita terbatas pada kompetensi personel dan peralatan keamanan. Kini kita harus menghadapi ancaman baru seperti serangan siber dan penggunaan drone di fasilitas pelabuhan. Bahkan, pernah terjadi serangan siber di salah satu pelabuhan Tanjung Priok yang melumpuhkan operasional terminal,” ungkapnya.
Hendri juga mencatat rendahnya tingkat implementasi ISPS Code di Indonesia yang baru mencapai 17,5 persen.
“Ini berarti diperlukan percepatan, pembinaan, dan penguatan implementasi standar keamanan pelabuhan. Selain itu, peran Port Facility Security Officer (PFSO) harus ditingkatkan karena masih ada temuan di lapangan terkait pelaksanaan drill, kaji ulang PFSA & PFSP, serta audit internal yang belum maksimal,” jelasnya.
Melalui forum ini, Kemenhub berharap terjalin koordinasi yang lebih erat antar-pengelola fasilitas pelabuhan. Temu Manajemen Fasilitas Pelabuhan Indonesia 2025 bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman keamanan maritim, termasuk serangan siber dan pemanfaatan teknologi baru.
“Karena itu, kami mengajak seluruh peserta aktif bertanya, berdiskusi, dan membawa pulang pengetahuan baru yang bisa langsung diterapkan di fasilitas pelabuhan masing-masing,” pungkas Hendri.
Kegiatan tersebut diikuti oleh pengelola fasilitas pelabuhan, asosiasi, serta menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Asosiasi Penerbangan Drone Indonesia (APDI).
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.