Dailykaltim.co – Pemerintah mulai menggeser fokus pengelolaan sektor energi dan pertambangan dengan menargetkan porsi pendapatan negara yang lebih besar, di tengah upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas dua isu utama, yakni perkembangan harga minyak mentah Indonesia serta penataan ulang izin pertambangan mineral dan batubara.
“Saya secara kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan Pemerintah akan mengevaluasi skema perizinan tambang, baik untuk izin lama maupun baru, dengan tujuan meningkatkan kontribusi terhadap negara. Skema yang dipertimbangkan mengacu pada pola kerja sama di sektor migas, seperti cost recovery dan gross split.
“Khususnya pertambangan-pertambangan, baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, arah kebijakan tersebut tetap mempertahankan sistem konsesi, namun dengan porsi keuntungan yang lebih besar bagi negara.
“Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar,” sebutnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengkaji strategi pengurangan ketergantungan terhadap impor energi, salah satunya melalui substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG).
Menurut Bahlil, pemanfaatan CNG dinilai lebih efisien karena bersumber dari dalam negeri dan memiliki biaya distribusi lebih rendah. Ia menyebut harga CNG berpotensi lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG.
“Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya. Jadi itu jauh lebih efisien,” ujarnya.
Pemerintah memproyeksikan penggunaan CNG dapat menghemat devisa hingga Rp130 triliun sekaligus menekan beban subsidi energi. Saat ini, uji coba penggunaan tabung CNG masih berlangsung, mengingat tekanan gas yang jauh lebih tinggi dibanding LPG.
Hasil uji coba tersebut ditargetkan keluar dalam dua hingga tiga bulan ke depan, sebelum diterapkan lebih luas ke masyarakat.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.