Dailykaltim.co, Nusantara – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud resmi dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2025–2029. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Aula Kemenko 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (11/11/2025).
Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa APPSI harus menjadi wadah kolaboratif antarprovinsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung arah kebijakan nasional.
“APPSI harus bisa menjadi wadah kolaboratif antarprovinsi se-Indonesia, memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung arah kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan rakyat sejahtera menuju Indonesia maju,” kata Rudy.
Rudy menyampaikan komitmennya untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan UMKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal agar mampu beradaptasi dengan digitalisasi. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta penguatan manajemen pemerintahan daerah guna menjaga efektivitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal nasional.
Selain itu, Rudy mengusulkan agar Otorita IKN menyiapkan klaster khusus bagi pemerintah daerah di kawasan ibu kota baru agar setiap provinsi dapat berkontribusi langsung dalam pembangunan nasional.
“APPSI berkomitmen untuk menjadi mitra pemerintah pusat yang aktif, adaptif, dan solutif,” tegasnya.
Ia menambahkan, APPSI di bawah kepemimpinannya tidak hanya menjadi penerima kebijakan pusat, tetapi juga berperan aktif dalam penyusunan kebijakan fiskal dan arah pembangunan nasional.
“APPSI tidak lagi hanya menjadi penikmat manfaat kebijakan pusat, tapi menjadi bagian aktif penyusunan kebijakan fiskal, APBN dan arah kebijakan nasional,” sambungnya.
Rudy juga menyinggung masih adanya kesenjangan fiskal antarprovinsi, terutama di daerah penghasil sumber daya alam.
“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, semoga amanah ini dapat kami jalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat kolaborasi membangun Indonesia dari daerah,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menilai bahwa APPSI memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan bangsa melalui koordinasi kebijakan antardaerah. Ia mengajak seluruh gubernur untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan.
“Mari jadikan momentum ini sebagai titik awal memperkuat sinergi, meneguhkan kolaborasi untuk membangun Indonesia dari daerah,” ujar Wiyagus.
Ia juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta optimalisasi anggaran untuk mencapai target pembangunan nasional.
Usai pengukuhan, Rudy Mas’ud langsung memimpin rapat perdana APPSI yang membahas enam agenda utama program kerja untuk tahun 2026. Agenda pertama adalah Focus Group Discussion (FGD) berbasis klaster ekonomi seperti perikanan, kelautan, pertanian, dan pariwisata, yang dijadwalkan berlangsung pada April–Mei 2026.
“Kami harap segera ada provinsi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah FGD. Apakah Indonesia bagian barat, tengah atau timur. Kita agendakan pada April sampai Mei mendatang,” ujarnya.
Agenda kedua meliputi workshop pemberdayaan UMKM pada Juni, diikuti orientasi pemerintahan dalam era efisiensi anggaran pada Juli–Agustus yang akan dibagi ke dalam tiga wilayah besar: barat, tengah, dan timur.
Program keempat adalah workshop strategi menarik investasi berbasis lapangan kerja yang akan dilaksanakan pada September, disusul rapat persiapan Rakernas APPSI pada Oktober 2026 menjelang pelaksanaan pada November.
“Untuk pengajuan diri menjadi tuan rumah kegiatan, paling tidak dua provinsi, sehingga ketika provinsi itu tidak bisa, maka sudah ada provinsi lain yang siap menggantikannya,” kata Rudy.
Sebagai Ketua APPSI, Rudy berharap organisasi tersebut dapat memberikan masukan konkret terkait kebijakan fiskal nasional, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kedepannya, melalui program kerja APPSI tentu kegiatan maupun kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam roadmapnya menjadi sangat jelas,” tutupnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.