Dailykaltim.co, Samarinda – Menghadapi dinamika inflasi jelang akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda aktif mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Rutin Mingguan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (23/12/2024). Rapat ini melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda bersama sejumlah instansi terkait, termasuk Kabag Perekonomian Setda Kota Samarinda Yuyum Puspitaningrum, perwakilan Dandim 0901, Kajari, Dinas Perikanan, Disdag, Dinas Ketapangtani, Dishub, Dirut Varia Niaga, Perum Bulog Samarinda, serta Bagian Sumber Daya Alam (SDA) dan Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Samarinda. Diskusi strategis ini berlangsung di Ruang Sembuyutan, Balai Kota Samarinda.
Rapat daring tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Fokus utama diskusi adalah langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di tingkat nasional dan daerah.
Bima Arya menyampaikan arahan dari Menko Divisi Pangan yang meminta kepala daerah untuk segera mengumpulkan data terkait lahan pertanian irigasi di wilayah masing-masing sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah pada 2025.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widysanti, melaporkan beberapa komoditas penyumbang inflasi tertinggi sepanjang tahun, antara lain emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, beras, dan minyak goreng.
“Komoditas ini muncul sebagai penyumbang inflasi bulanan sebanyak lima kali dalam 11 bulan terakhir,”jelasnya.
Amalia menambahkan bahwa harga bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras mengalami kenaikan signifikan di minggu ketiga Desember. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Di sisi lain, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menekankan pentingnya pengawasan harga di lapangan dan edukasi kepada masyarakat serta pedagang.
“Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir, turut menyoroti perlunya evaluasi terkait impor bawang putih. Ia mengungkapkan bahwa harga bawang putih sepanjang tahun ini kerap melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).
“Ini adalah kesempatan akhir tahun untuk mengevaluasi kinerja impor bawang putih. Siapa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu, maka harus mendapat tindakan tegas,” tegasnya.
Rakor juga membahas arah kebijakan anggaran ketahanan pangan tahun 2025 yang mencapai Rp139,4 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, pengendalian inflasi di daerah, memastikan stok beras Bulog tetap aman, distribusi pasokan yang lancar, serta stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Rapat diakhiri dengan arahan agar seluruh masukan dan evaluasi yang telah disampaikan segera ditindaklanjuti demi mencegah permasalahan serupa di masa mendatang. Pemerintah berharap pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok dapat dijalankan dengan lebih baik dan lebih cepat.
“Masukan-masukan dapat segera ditindaklanjuti. Harapannya masalah tidak berulang dan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, dan secepat-cepatnya,” pungkasnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.