Dailykaltim.co, Penajam – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong penggunaan pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah. Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, sistem tersebut dinilai dapat mengurangi keterlambatan penyetoran penerimaan serta meningkatkan ketepatan pencatatan transaksi.
Kepala Bapenda PPU, Tur Wahyu Sutrisno, mengatakan pembayaran secara elektronik menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki tata kelola penerimaan daerah.
Menurutnya, penggunaan sistem digital memungkinkan transaksi pembayaran diproses secara lebih cepat sekaligus mempermudah pencatatan oleh pengelola penerimaan.
“Jadi, khusus untuk pajak daerah maupun retribusi daerah, kita terus mendorong agar pembayarannya bisa dilakukan secara digital,” ujar Tur Wahyu.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang ingin diminimalkan melalui digitalisasi adalah adanya jeda waktu antara pembayaran oleh wajib pajak dan penyetoran penerimaan.
Dengan memanfaatkan sistem pembayaran elektronik yang terhubung dengan pencatatan penerimaan, proses transaksi diharapkan dapat dilakukan tanpa penundaan administrasi yang tidak diperlukan.
“Manfaatnya, pertama, transaksi pembayaran bisa langsung terlaksana. Kedua, menghindari keterlambatan penyetoran atau adanya jeda waktu sehingga pembayaran tidak masuk tepat waktu,” jelasnya.
Tur Wahyu menilai percepatan transaksi bukan satu-satunya manfaat digitalisasi. Sistem pembayaran elektronik juga mempermudah pemerintah daerah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang telah berlangsung.
Melalui pencatatan yang dilakukan secara langsung, informasi pembayaran dapat ditelusuri dengan lebih mudah dibandingkan proses yang masih bergantung pada pencatatan manual.
“Ketiga, pencatatan menjadi lebih akurat dan lebih mudah diperiksa karena transaksinya tercatat secara langsung atau real-time,” katanya.
Menurutnya, pencatatan yang lebih tertib menjadi bagian penting dalam pengelolaan penerimaan daerah. Setiap transaksi perlu dapat diketahui dan diperiksa agar administrasi pembayaran berjalan sesuai ketentuan.
Pemanfaatan pembayaran digital juga mencakup pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang merupakan salah satu jenis pajak daerah.
“Termasuk juga pelayanan pembayaran PBB,” pungkasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
